Pelajaran Antikorupsi di Sekolah?

Oleh Heru Puji Winarso

Dalam berbagai survai mengenai negara terkorup di dunia, Indonesia selalu menempati peringkat atas. Hal ini berlangsung bertahun-tahun tanpa ada perbaikan yang berarti. Upaya yang telah dilakukan oleh semua era pemerintahan tidak mampu mematahkan keyakinan bahwa negeri ini memang negeri korup. Pembentukan bermacam-macam institusi anti-korupsi pun telah dilakukan. Hasilnya, koruptor bergeming dari singgasananya dan tetap menikmati imunitas atas tindakannya.

Boleh jadi berdasarkan pertimbangan tersebut, akhir-akhir ini muncul pemikiran pemberantasan korupsi melalui jalur pendidikan dengan memasukkannya ke dalam kurikulum sekolah. Diyakini bahwa dengan memberikan pelajaran anti-korupsi, orang-orang yang nantinya akan duduk di tampuk kepemimpinan pemerintahan telah memiliki bekal nilai-nilai guna menangkal korupsi. Memang, semua koruptor adalah orang yang telah mengenyam pendidikan di sekolah formal. Dan, selama ini sekolah tidak memprogramkan dalam kurikulumnya pelajaran anti-korupsi. Sehingga, wajar saja bila para lulusan sekolah memiliki kepandaian dalam disiplin-disiplin ilmu dan keterampilan, tetapi bertindak korup ketika berkesempatan. Demikianlah, kira-kira jalan pikiran pihak yang menganggap pelajaran anti-korupsi penting dicantumkan di dalam kurikulum sekolah.

Hanya saja perlu ditekankan bahwa pendidikan anti-korupsi berkenaan dengan pendidikan nilai. Justru di sini terletak inti permasalahan. Pendidikan nilai memiliki karakteristik yang berbeda dengan pendidikan ilmu, pengetahuan, dan keterampilan. Kalau dalam pendidikan ilmu, pengetahuan, dan keterampilan relatif lebih sedikit melibatkan perasaan dan karakteristik individu serta dimensi interaksi sosial dalam menerapkan apa yang telah dipelajari, maka pendidikan nilai sarat dengan perasaan dan karakteristik individu serta dimensi interaksi sosial ketika sang pembelajar menerapkan apa yang telah dipelajarinya. Tidak mengherankan jika pengajarannya lebih rumit daripada mengajarkan ilmu, pengetahuan, dan keterampilan. Terbukti bahwa sejauh ini manajemen pendidikan dan teknologi pembelajaran mencapai tingkat keberhasilan yang lebih tinggi pada pembelajaran ilmu, pengetahuan, dan keterampilan ketimbang pembelajaran nilai.

Sejarah di Indonesia pun telah menyatakan terjadinya kegagalan manakala nilai-nilai tertentu dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah. Sebut saja pelajaran-pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP), Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB), dan Pendidikan Agama (PA) di sekolah menengah. Demikian halnya dengan pelajaran-pelajaran cabang ilmu hukum di Jurusan atau Fakultas Hukum di perguruan tinggi. Aspek kegagalannya terutama pada ranah afeksi dan praksis. Mestinya bila asumsi setiap masalah nilai dapat diatasi dengan memasukkan solusi di dalam kurikulum sekolah, maka PMP telah mewujudkan masyarakat yang bermoral, PSPB telah menghasilkan bangsa yang menghargai sejarah perjuangan dan mencintai bangsa dan negara sendiri, PA telah menumbuh-kembangkan masyarakat yang alim hidup di dunia dan akhirat. Namun apa lacur, yang terjadi adalah masyarakat yang, bahkan, oleh anggotanya sendiri disumpah-serapahi dengan kata-kata yang paling kotor yang pernah ada di dalam kamus bahasa—bangsa korup, bangsa biadab, masyarakat preman, dan lain sebagainya.

Namun, bukan berarti materi-materi pendidikan nilai tidak perlu diajarkan di sekolah. Hanya saja pelajarannya bukan melalui kurikulum formal yang tercantum secara verbal. Karena, verbalisme telah membudaya dalam kehidupan kita. Verbalisme adalah sikap dan perilaku mengutamakan kata-kata daripada perbuatan, terutama ketika menyikapi masalah-masalah genting dan mendesak untuk dipecahkan. Pendukung verbalisme amat pintar merangkai kata-kata buaian kepada orang lain. Mereka piawai secara kognitif menjabarkan solusi yang canggih atas masalah yang timbul, namun kedodoran saat mengimplementasikannya.

Lalu bagaimana cara melakukan transformasi nilai kepada generasi muda (siswa sekolah) agar kehidupan masyarakat menjadi (lebih) baik, terutama masyarakat yang bersih dari korupsi? Ada beberapa reka-daya terhadap komunitas sekolah agar anti-korupsi. Pertama, pereka-dayaan budaya sekolah yang mengedepankan nilai anti-korupsi dengan mempertimbangkan konsistensi aturan sekolah dengan perilaku melalui mekanisme modeling, reward and punishment, dan keterlibatan seluruh sivitas sekolah pada kegiatan-kegiatan sekolah. Kedua, internalisasi nilai anti-korupsi dilakukan secara melekat (embedded) yang terus-menerus dikawal oleh para guru. Peran guru dalam kegiatan ini adalah sebagai mentor. Guru setiap saat membimbing, mengawasi, dan membetulkan perilaku yang menyimpang dari jalan lurus anti-korupsi. Ketiga, evaluasi dilakukan secara periodik terhadap program-program internalisasi nilai anti-korupsi. Gunanya memperbaiki reka-daya yang telah dilaksanakan. Jadi, sikap dan perilaku anti-korupsi tidak perlu mengulang sejarah gagalnya pendidikan nilai karena pencantumannya secara formal di dalam kurikulum.

3 responses to “Pelajaran Antikorupsi di Sekolah?

  1. apakah ini pertanda gagalnya pendidikan agama di sekolah ?

  2. Pemikiran untuk membuat pelajaran anti korupsi memang sebaiknya diterapkan pada generasi muda sedini mungkin karena merekalah penerus bangsa ini. Tapi satu pertanyaan yang mengganjal di pikiran saya, siapa yang cukup ‘capabe’ untuk mengajar pelajaran anti korupsi ini?
    Apakah benar2 pelajaran ini bisa membawa manfaat yang maksimal? atau justru lebih memperburuk mental anak2 tersebut?? Ini dalam konteks bahwa sudah menjadi rahasia umum ‘banyak’ sekolah2 di Indonesia pun sudah menjadi sarang korupsi tingkat RT (baca: tingkat kecil2an). Kita contohkan saja kepala sekolah yang ‘mencatut’ anggaran pembelian alat ataupun pemeliharaan sekolah; guru2 yang ‘menyarankan’ agar anak didiknya membeli buku pelajaran langsung dari mereka dengan harapan mereka bisa mendapatkan komisi dari penjualan buku tersebut. Ditambah lagi dengan penyelewengan anggaran2 lainnya seperti BOS, uang seragam dan lain sebagainya.
    Mungkin hal ini tidak terjadi di semua sekolah, tapi rahasia umum itu sudah terlanjur diketahui oleh khalayak ramai yang akhirnya mendoktrin semua sekolah sama saja….
    Miris mendengar praktek korupsi yang terjadi di sekolah, tapi apa lacur… praktek korupsi seperti sudah mendarah daging di setiap lapisan masyarakat di setiap bidang kehidupan.
    Opini saya; sebelum betul2 membuat Pelajaran anti korupsi ini diterapkan di sekolah, pihak depdiknas ada baiknya membuat SOP (Standard Operating procedure) untuk semua sekolah baik swasta ataupun negri. SOP yang dimaksud adalah tata cara untuk melaksanakan segala bidang, lalu SOP dimonitor di setiap tingkat daerah yang melibatkan unsur orang tua dan masyarakat sebagai filter atas setiap tindakan guru dan kepala sekolah dalam melaksanakan tugasnya. kalau semua SOP sudah dijalankan dan optimisme masyarakat atas pemberantasan korupsi di tingkat sekolah sudah bagus, barulah dimulai pelajaran anti korupsi bagi anak didik.
    Semoga opini saya mudah dicerna dan dimengerti, karena saya memang sulit menuliskan opini, lebih enak berbicara langsung🙂
    hehehehe

  3. kajiankomunikasi

    @limpo50: ya, benar. Juga kegagalan pendidikan secara umum, barangkali…
    @shierlynikodemus: bagus tuh usulannya…

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s