Tontonan Baru: Corruptainment!

Oleh Heru Puji Winarso

Ide Kejaksaan Agung (Kejagung) menayangkan wajah para koruptor di layar kaca segera direalisasikan (Jawa Pos, 5/8). Dijelaskan selanjutnya, bahkan sudah ada televisi yang siap mengemas acara tersebut mirip tayangan infotainment yang memberitakan kehidupan para artis atau selebritas. Konon, selain wajah para koruptor, juga rumah dan latar belakangnya bakal diekspos secara luas kepada pemirsa.

Ide penayangan itu didorong oleh keinginan agar para buronan korupsi merasa malu dan korupsi tidak ditiru oleh masyarakat. Barangkali kejahatan korupsi telah membuat Kejagung geram. Apalagi beberapa perkara korupsi yang dituntut kejaksaan di pengadilan dimentahkan dengan vonis hakim yang ringan atau malah dibebaskan. Tetapi, seberapa efektif tayangan itu untuk mengurangi korupsi? Apakah tayangan ini akan menarik minat khalayak, mengingat unsur utama daya tarik tayangan infotainment tidak dimiliki corruptainment?

Dua Realitas Kehidupan

Sadar atau tidak, kita semua hidup dalam dua dunia: dunia nyata dan dunia media, demikian dikatakan W. James Potter (Media Literacy, 2001). Dunia nyata adalah tempat kita berhubungan langsung dengan orang, peristiwa, dan lokasi. Dunia nyata ini amat terbatas sehingga untuk mencari pengalaman dan informasi yang lebih luas, kita berkunjung ke dunia media. Dengan demikian, mestinya corruptainment suatu strategi untuk melengkapi pengalaman dan informasi yang dimiliki khalayak. Kemudian pengalaman dan informasi yang diperoleh dari media dibawa kembali ke dunia nyata.

Sayangnya, perilaku khalayak akan diperteguh hanya bila realitas di media sejalan dengan realitas nyata. Orang akan percaya keseriusan pemberantasan korupsi di media berjalan bila penegakan hukum juga berjalan dengan tegas dalam dunia nyata. Namun, manakala tidak ada bukti yang mendukung penanganan korupsi di pengadilan (koruptor ditangkap, diadili, dan dihukum berat), realitas di media (tayangan corruptainment) akan sekadar menjadi hiburan ringan yang mudah dilupakan keesokan harinya. Kesenjangan yang lebar antara realitas media dan realitas nyata, pada gilirannya, tidak ubahnya seperti santapan ringan siap saji yang tidak banyak mengandung gizi, misalnya sebagian dari infotainment, sinetron, atau lawak yang masih membesar-besarkan aib, memamerkan kemewahan, dan melecehkan di televisi-televisi kita.

Penayangan koruptor di televisi akan mendapatkan rasional yang dipahami jika dibaca dalam konteks pendukung pemberantasan korupsi dari perspektif legal. Usaha-usaha ini dapat memperoleh manfaat dengan tetap mendahulukan pendekatan penegakan hukum. Artinya, Kejagung dan pilar-pilar penegak hukum lainnya, seperti kepolisian, kehakiman, dan pengacara memiliki persepsi yang sama bahwa korupsi sudah merupakan ancaman efektif terhadap eksistensi negara sehingga mereka dapat berfungsi optimal.

Anti-corruption Edutainment

Corruptainment yang digagas Kejagung telah mendapatkan sambutan dari sebuah stasiun televisi. Stasiun itu nantinya akan menayangkan koruptor-koruptor atas rekomendasi dari Kejagung. Tentunya, setelah melalui uji kelayakan siar dari aspek hukum dan etika penyiaran. Ini memunculkan pertanyaan yang menggelitik. Mampukah tayangan itu menarik minat khalayak sebesar infotainment.

Infotainment mendapatkan rating karena memiliki karakteristik daya tarik sebuah tontonan. Dari indera mata, khalayak memperoleh kepuasan pasalnya selebritas yang diekspos berwajah tampan dan cantik (mereka adalah bintang sinetron dan film). Khalayak memperoleh kepuasan pula karena bertemu dengan para penyanyi, pelawak, atau tokoh-tokoh terkenal yang tidak akan diperolehnya dari dunia nyata (karena jarak fisik dan sosial). Di situ imajinasi penonton infotainment terhadap melimpahnya kekayaan dan kekuasaan mencapai ekstase, terasa lepas dari himpitan kekurangan fasilitas nyaman yang dialaminya setiap hari. Ada rumah mewah, ada pakaian mahal, mobil, dan uang yang dapat “dinikmatinya” dengan berkhayal. Atau bagi yang menyukai tontonan perseteruan, infotainment juga menyediakannya. Ada artis melempar asbak karena jengkel diburu wartawan. Ada idola yang cantik tetapi dalam kehidupan perkawinannya dipukuli sang suami. Atau suatu gerombolan menggedor-gedor pintu gerbang rumah seorang artis nan cantik yang kedapatan berfoto di majalah porno sebagai protes perbuatan itu.

Tayangan korupsi miskin daya tarik seperti itu. Hal ini karena ada batasan equality before law, atau amat sedikitnya koleksi Kejagung mengenai koruptor yang sudah diuji kelayakan tayangnya dengan kriteria dan pertimbangan yang njlimet. Ujungnya dapat ditebak: penonton tidak memperoleh kepuasan menonton (gratifications). Televisi lama kelamaan juga enggan menayangkannya karena pemasang iklan memilih program yang mendapatkan rating yang bagus. Di era demokrasi saat ini televisi selain memiliki hak untuk menayangkan suatu program acara juga memiliki hak untuk tidak menayangkan program acara tertentu, meskipun nilai moral dan edukasinya tinggi.

Namun, bukan berarti niat untuk membuat malu koruptor dan efek takut bagi calon koruptor ini harus dihentikan. Barangkali dengan memperbaiki formatnya, tayangan itu dapat mencuri perhatian penonton. Corruptainment yang landasan berpikirnya tidak jelas itu dapat diperbaiki dengan konsep anti-corruption edutainment. Istilah corruptainment itu sendiri sudah rancu. Bagaimana mungkin tindakan korupsi ditayangkan dengan cara yang menghibur? Alih-alih cuma menayangkan koruptor yang sudah lari atau sudah dihukum—karena yang laik ditayangkan menuntut demikian—lebih baik pembuat program merancang pendidikan antikorupsi yang dikemas dalam bentuk hiburan (anti-corruption edutainment). Penayangan koruptor tetap dilakukan, tetapi merupakan salah satu segmen dari bagian keseluruhan program tayangan anti-corruption edutainment tersebut. Dalam anti-corruption edutainment pembuat program dapat dengan leluasa mencari format yang diperuntukkan bagi semua lapisan khalayak. Risiko pelanggaran hukum dan etika juga dapat dieliminasi lebih banyak dibandingkan dengan corruptainment yang sarat risiko itu akibat batasan-batasan yang ketat. Dengan demikian, niat mengurangi atau memberantas korupsi dengan menayangkan koruptor dapat menepis anggapan bahwa hal itu semata-mata karena rasa geram dan cermin keputus-asaan Kejagung.*****

5 responses to “Tontonan Baru: Corruptainment!

  1. Salam Kenal Balik Buat Anda,
    Biasanya kalau BAN sudah bergulir, tak ada lagi yang mampu menghentikannya… Semoga perbaikan di negara ini akan bisa berjalan dengan cara itu, dan tak ada lagi orang atau kelompok yang mampu menghentikannya HINGGA semua koruptor dan CALON koruptor serta ANTEK-ANTEKnya (disini banyak terlibat pihak swasta dll.) akan bisa hapus…
    Semoga tulisan-tulisan kita yang NGEBLOG ini, punya manfaat.
    Amien.

  2. Apa yang dilakukan KPK selama ini hanya memberi hiburan kasus korupsi. Karena, kasus korupsi yang nilainya ratusan triliun rupiah masih banyak yang belum terungkap. KPK hanya berkutat di hilir, bukan di hulunya korupsi.

    Ini merupakan tantangan bagi KPK untuk mengusutnya.

  3. Percuma maskalodi tampilkan wajahnya kalo sudah ilang rasamalunya…baiknya di hukum mati aja

  4. Kalau saja acara corruptainment ini ditunjang oleh pemberian hukuman yang setimpak kepada pelaku koruptor, ini mungkin bisa jadi acara yang menarik perhatian kalangan masyarakat. Tetapi kalau hanya untuk acara tivi biasa, tetapi ‘ending’ dari cerita para koruptor ini hanya dijatuhi hukuman beberapa bulan samapai maksimal 2 tahun sepertinya acara ini dibuat hanya untuk menimbulkan kecurigaan masyarakat atas korupsi baru lagi (dalam hal ini budget untuk membuat acara tersebut).

    Sudah menjadi hal yang lumrah kalau masyarakat dewasa ini selalu pesimis dengan setiap langkah yang digembar gemborkan oleh pemerintah, karena jawabannya cuman satu : yang punya uang, dia yang menang….

    Hukuman bagi para koruptor yang paling pantas menurut saya adalah hukuman yang sama dengan para anggota PKI dimana koruptor dan keluarganya beserta semua keturunannya diberikan kartu tanda penduduk koruptor sampai 7 turunan, dimana pemegang kartu tersebut boleh dikucilkan dari masyarakat, diperlakukan secara tidak adil dan lain sebagainya… Toh kita sudah tau bagaimana para anggota PKI (baca : orang yang dipaksa dianggap sebagai anggota PKI) beserta keluarganya sampai sekarang masih diperlakukan tidak sebagaimana layaknya penduduk sah Indonesia…

    Gimana??? setuju ga???
    kalau hukuman cuman beberapa bulan saja, atau katakanlah maksimal 5 tahun…Mereka akan dengan mudahnya memakai uang mereka untuk mendapatkan ‘remisi2’ atau ‘cuti2’ yang pada akhirnya mereka mendekam di penjara hanya kalau ada media besar yang memberitakan. Selanjutnya…tebak sendiri dimana mereka🙂

  5. kajiankomunikasi

    @limpo50: iya, smg begitu ya mas.
    @taufik79: KPK memang kayaknya belum “menggigit” kakapnya, baru terinya ya…
    @thevemo: urat malunya sudah hilang sih…
    @shierlynikodemus: betul! betul! perlu dipikirkan caranya agar mereka kapok ya…?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s